Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat dua pilar utama pembangunan: akuntabilitas birokrasi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini disampaikan dalam rangkaian evaluasi tata kelola keuangan serta peluncuran inisiatif kerja sama ketenagakerjaan internasional baru-baru ini.
"Komitmen Tinggi terhadap Akuntabilitas Keuangan"
Gubernur menekankan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bukan sekadar laporan administratif tahunan. LHP merupakan instrumen evaluasi penting untuk memperbaiki tata kelola keuangan serta meningkatkan efektivitas program pemerintah di seluruh jajaran.
Sebagai bentuk nyata dari komitmen tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menetapkan target penyelesaian tindak lanjut atas seluruh rekomendasi BPK di atas 80 persen. Upaya ini mencakup penguatan transparansi, pengawasan ketat, serta pembenahan sistem pengendalian internal agar setiap rupiah APBD dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Gubernur juga mengingatkan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah tujuan akhir dari proses pengelolaan keuangan daerah.
"Membuka Akses Kerja Global ke Jepang"
Sejalan dengan upaya pembenahan internal, Pemprov Lampung juga fokus pada penguatan kualitas SDM melalui program peluang kerja sektor konstruksi ke Jepang. Langkah strategis ini dirancang untuk membuka akses kerja global bagi generasi muda Lampung agar mampu bersaing di kancah internasional.
Gubernur Lampung menjelaskan bahwa program ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan penghasilan yang layak bagi para peserta, tetapi juga sebagai sarana pembentukan disiplin, etos kerja, serta penguasaan teknologi modern bagi tenaga kerja muda.