BANDAR LAMPUNG--Pemerintah Provinsi Lampung mengajukan
rancangan atas asumsi dasar makro ekonomi, kepada DPRD Provinsi Lampung
para rapat paripuran, Senin (31/7/2017). Sekretaris Provinsi Lampung
Sutono, mewakili Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, mengatakan
ekonomi Lampung diperkirakan membaik dibanding 2016 dan tetap
diproyeksikan tumbuh sekitar 5,2-5,5 persen.
Pendapatan
masyarakat secara umum diharapkan dapat meningkat, dari Rp34 juta
rupiah per kapita menjadi Rp35 juta rupiah per kapita. Menurut Sutono,
untuk mempertahankan daya beli masyarakat terhadap produk hasil
aktifitas pembangunan, Pemprov Lampung akan terus berupaya membangun
sinergi dan koordinasi bersama lembaga, instansi, dan stakeholder
terkait, sehingga laju inflasi tetap pada kisaran 4 plus minus 1 persen.
Kemudian,
untuk Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2017,
RAPBD 2017 diarahkan pada beberapa kebijakan diantaranya pada pelayanan
dasar masyarakat, mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan
harmonisasi prioritas pembangunan daerah dan nasional. Kemudian,
optimalisasi belanja operasional dan penajaman belanja nonoperasional
dan penyediaan alokasi dana persiapan Pilkada 2018.
Sedangkan
pendapatan asli daerah (PAD) diproyeksikan meningkat Rp356,692 miliar.
Hal ini didorong peningkatan penerimaan pajak daerah Rp334 miliar.
Peningkatan signifikan juga terjadi pada pos Lain-lain PAD yang sah
Rp20,336 miliar, sebagian besar bersumber dari peningkatan kinerja Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD). Penerimaan yang berasal dari retribusi
daerah juga diproyeksikan meningkat sekitar Rp3,164 miliar.
Pada
komponen dana perimbangan, meningkat Rp551 miliar, didorong adanya
proyeksi tambahan penerimaan yang bersumber dari dana bagi hasil pajak,
dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi mmum (DAU), dan dana alokasi
khusus (DAK). Secara nominal, belanja daerah meningkat Rp1,017 triliun,
dari sebelumnya Rp6,802 triliun menjadi Rp7,820 triliun. Peningkatan
tersebut terdistribusi pada pos belanja tak Langsung Rp58,143 miliar,
dan Rp959,718 miliar pada pos belanja langsung.
Sutono
juga menyampaikan, pembiayaan pembangunan juga berubah dari Rp79,143
miliar menjadi Rp189,312 miliar, atau meningkat sebesar Rp110,169
miliar. Di sisi penerimaan pembiayaan, terdapat tambahan Rp120,169
miliar yang berasal dari proyeksi sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA)
2016.
Sedangkan di sisi
pengeluaran pembiayaan juga meningkat Rp10 miliar sebagai bentuk
penyertaan modal pemerintah daerah sekaligus upaya untuk meningkatkan
kinerja badan usaha milik daerah. Secara keseluruhan, alokasi
pemanfaatan dari pembiayaan tersebut diarahkan untuk menutupi defisit