Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, menerima kunjungan kerja pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI di Gedung Semergou Pemerintah Kota Bandar Lampung, Sabtu (25/7/2026). Kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyelaraskan berbagai program strategis di bidang sosial, keagamaan, kebencanaan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Dalam pertemuan itu, sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan, di antaranya koordinasi pemanfaatan fasilitas keagamaan daerah, penguatan kerja sama dengan Kementerian Agama, pengawasan penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran, hingga evaluasi efektivitas program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selain itu, kedua belah pihak juga membahas langkah-langkah peningkatan kapasitas penanggulangan bencana melalui sinergi yang lebih erat dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan para pemangku kepentingan terkait.
Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana menyambut baik kunjungan kerja tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah. Menurutnya, kolaborasi yang kuat antara DPR RI, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan seluruh program pemerintah dapat berjalan secara optimal, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komisi VIII DPR RI merupakan alat kelengkapan dewan yang membidangi urusan keagamaan, sosial, kebencanaan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam menjalankan tugas pengawasan dan legislasi, komisi ini bermitra dengan sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari agenda pengawasan Komisi VIII DPR RI di Provinsi Lampung yang meliputi Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Tengah. Melalui kunjungan tersebut diharapkan terjalin koordinasi yang semakin baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga pelaksanaan program-program strategis dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.