Pemerintah Provinsi Lampung mengukuhkan Dewan Pendidikan Provinsi Lampung masa bakti 2025-2030 yang terdiri dari 13 profesional di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Senin (13/4/2026). Pengukuhan ini menjadi langkah strategis untuk mendorong reformasi sistem pendidikan serta meningkatkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan di daerah.
Sebagai bentuk komitmen, Pemprov Lampung telah menghapus uang komite sekolah untuk SMA negeri, menghadirkan program pendidikan gratis, serta membebaskan sekitar 24 ribu ijazah dengan dukungan anggaran Rp80 miliar. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi hambatan ekonomi bagi siswa dalam memperoleh hak pendidikan.
Meski demikian, tantangan masih dihadapi, di mana dari sekitar 110 ribu lulusan SMA/SMK setiap tahun, baru sekitar 22% yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Melalui kolaborasi dan kebijakan berbasis data, Pemprov Lampung optimistis dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta mencetak SDM unggul yang siap bersaing di tingkat nasional maupun global.