Bandar Lampung – mediamatapena.id
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung menghadiri Rapat Koordinasi Forum Kepala Daerah se-Provinsi Lampung yang dipimpin Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di Gedung Pusiban, Senin (9/3/2026). Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Gubernur Jihan Nurlela, Sekretaris Daerah, para bupati dan wali kota se-Lampung, serta jajaran pemerintah daerah.
Dalam arahannya, Gubernur menekankan pentingnya transformasi pengelolaan keuangan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) guna mendorong kemandirian fiskal dan meningkatkan efektivitas pembangunan daerah.
Ia juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi, salah satunya dengan pemanfaatan sistem pembayaran non-tunai seperti QRIS. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan menerapkan prinsip spending better agar pengelolaan belanja APBD lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran bagi masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung juga menerima Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025 dari BPKP Perwakilan Provinsi Lampung yang akan menjadi bahan evaluasi dalam memperkuat kinerja pembangunan serta tata kelola keuangan daerah ke depan.