Bandar lampung - Mp
Chandra Yudha S.sos sekertaris DPP LSM Tunas bangsa yang juga fokus menganalisa kebijakan fublik dan anggaran negara, minta kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung maupun Polda Lampung untuk proaktif dalam mengusut tuntas pelaksanaan proyek pengadaan sistem peringatan dini bencana (Early Warning System/EWS),
Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung, anggaran APBD tahun 2024
Berdasarkan Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) proyek pengadaan tersebut sarat (KKN) dan berpotensi mengarah ketindak pidana korupsi, menurut nya
Sudah sepatutnya, aparat penegak hukum yang berkopeten dalam hal ini Tim Pidsus Kejati Lampung dan Penyidik Polda Lampung dapat segera melakukan langkah-langkah hukum guna mengungkap dugaan KKN terkait pengadaan EWS tersebut, tegas" Chandra yang juga alumni (UBL98) kepada redaksi mediamatapena.id, Senin 25 Agustus 2025
Diketahui laporan hasil pemeriksaan BPK-RI didapati beberapa temuan, dari itu BPK merekomendasikan agar Gubernur Lampung memerintahkan Kepala BPBD Lampung untuk menginstruksikan PPK supaya lebih cermat, serta memproses kekurangan pendapatan daerah atas denda keterlambatan senilai Rp668 juta untuk segera disetorkan pada kas daerah dan saya harapkan juga Inspektur dapat melaksanakan uji fungsi perangkat EWS bersama BPBD Lampung guna memastikan keberfungsian EWS, tegas chandra (Mp)