Sudah menjadi komitmen kebangsaan kita,
bahwa negara kita bukanlah negara sekuler, tetapi negara yang dilandasi
dengan nilai-nilai agama. Sebagaimana tercermin dalam sila pertama
Ketuhanan Yang Maha Esa.
"Indonesia
merupakan negara dengan penduduk umat muslim terbesar didunia. Oleh
karena itu nilai-nilai Islam menjadi nilai-nilai yang ada di masyarakat.
Nilai-nilai tersebutlah yang menjadikan nilai Rahmatan Lil Alamin bagi
Bangsa Indonesia." Ujar Ridho Ficardo saat
membuka Rapat Koordinasi Daerah Majelis Ulama Indonesia Se-Sumbagsel.
Jumat (05/05/2017) malam, di Hotel Nusantara, Bandar Lampung
Terkait
dengan Rakorda, Ridho berharap adanya program-program dari MUI yang
dapat membangun kualitas umat muslim di wilayah Sumbagsel, khususnya
Lampung.
"Program-program
yang ada saat ini seperti bantuan dan pembangunanan ponpes dan masjid
itu sifatnya charity atau pemberian, harapan saya ada program yang bisa
menstimulan untuk meningkatkan kualitas umat." Jelas Ridho.
Ridho
Ficardo juga berharap, Pemerintah Daerah dapat bersinergi dengan MUI.
"Saat ini kami sedang berusaha membangun bandara Internasional sebagai
emabarkasi haji penuh dan merevitalisasi Islami Center. Harapan saya MUI
juga memiliki program-program yang dapat sejalan untuk menyejahterakan
umat."
"Angka
kemiskinan tinggi, tidak mudah menjaga umat. Tugas para ulama menjadi
lebih sulit dalam kondisi masyarakat prasejahtera." Lanjut Ridho.
Sedangkan
Korwil MUI Sumbagsel DR.Ir Lukmanul Hakim M.Si menyatakan bahwa Rakorda
Sumbagsel memiliki tema yang strategis, yaitu ekonomi. Hal ini senada
dengan kongres ekonomi umat yang barus saja digelar oleh MUI yang
dihadiri oleh presiden dan seluruh Kabinet. Kongres tersebut mengusung
tema arus baru ekonomi Indonesia, yaitu sistem ekonomi syariah dalam
bingkai kebangsaan.
"Soal
ekonomi menjadi fokus utama MUI saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia
memang mengalami peningkatan yang pesat. Tapi di balik itu Indonesia
terendah dalam kesenjangan ekonomi. Untuk itu harapannya kita dapat
memperkecil kesenjangan dan melakukan percepatan-percepatan ekonomi."
Jelasnya.
Dengan
kesenjangan ekonomi yang tinggi dikhawatirkan akan terjadi
konflik-konflik horizontal yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang
tidak ingin Indonesia bersatu. "Kalau sudah begini yang menjadi korban
adalah umat." Ujar Lukmanul Hakim,
"Salah
satu yang dapat menjadi bibit konflik adalah reformasi agraria,
sertifikasi tanah harus diperhatikan, agar masjid-masjid memiliki
sertifikat. Banyak masjid yg dibongkar karena tidak memiliki sertifikat,
dan mau tidak mau kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Indonesia
adalah negara hukum, dan kita harus hormati itu." papar Lukmanul
Mengakhiri
sambutannya Lukmanul menyatakan, Rakorda berfungsi untuk memberikan
masukan, saran dan kritik yang membangun. Sehingga pemerintah dapat
menyejahterakan umat.
"Saat
ini Provinsi Lampung sudah sangat bagus. Indeks pertumbuhan ekonominya
5,16%, di atas Indonesia dan Vietnam. Apalagi kalau Pak Gubernur bisa
sertifikasi masjid-masjid di Lampung. Insya Allah salam "L" nya
berlanjut." pungkasnya.