Gubernur Ridho Ficardo menghadiri Rapat Terbatas yang dipimpin oleh
Presiden Jokowi membahas evaluasi pelaksaan proyek strategis nasional
dan program prioritas di Lampung, yang diadakan di Kantor Presiden
Jakarta, Senin (06/03/2017).
Diungkapkan dalam
rapat tersebut bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang saat ini
berada pada angka 5,15 persen, lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan
ekonomi nasional, diyakini dapat terus tumbuh lebih cepat. Oleh karena
itu, Presiden Jokowi meminta pelaksanaan proyek strategis nasional di
Provinsi Lampung lebih difokuskan pada keunggulan daerah.
Menurut
Presiden, perekonomian Lampung bisa tumbuh lebih cepat dengan fokus
menggarap apa yang menjadi sektor unggulan dan mengembangkan apa yang
menjadi core business di Lampung. Presiden juga meminta pelaksanaan
proyek strategis dan program prioritas tak melupakan upaya pemerintah
mengurangi kesenjangan di Lampung.
Provinsi
Lampung menyimpan potensi besar, khususnya di bidang pertanian,
perikanan, dan perkebunan. Ini dapat dilihat dari Produk Domestik
Regional Bruto Lampung yang 31,45% berasal dari sektor pertanian,
perikanan, dan perkebunan. Produk Domestik Regional Bruto #Lampung
berikutnya berasal dari sektor pengolahan yang memberi sumbangsih
sebesar 18,83 persen.
Agar perekonomian daerah
tumbuh lebih cepat, infrastruktur pendukung transportasi sektor
perikanan & pertanian harus dibenahi. Harus dikembangkan juga
infrastruktur Tol Trans-Sumatera, listrik, cold storage perikanan &
irigasi untuk mendukung pertanian di Lampung.
Lampung
sebagai gerbang Sumatera juga dibahas dalam rapat ini. Kualitas
pelayanan penyeberangan Bakauheni-Merak harus ditingkatkan. Mulai dari
lamanya waktu tunggu sandar, sarana pendukung tak representatif dan
rendahnya akses menuju pelabuhan.
Dituturkan
oleh Presiden, karena posisi Lampung berdekatan dengan DKI Jakarta dan
Jawa Barat, maka perlu dikembangkan juga kawasan-kawasan industri
khusus. Mulai kawasan industri pengolahan berbasis sektor perikanan,
pertanian, sampai berbasis pertambangan.
Rapat
terbatas ini dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko
Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman
Luhut B. Pandjaitan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti,
Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono
Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri PPN/Kepala
Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil,
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno.