JAKARTA : Pertemuan antara Kantor Staf Presiden (KSP),
10 perusahaan perkebunan, Pemerintah Provinsi Lampung, Kantor Wilayah
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi
Lampung, dan PT Hutama Karya, sepakat menyelesaikan pembebasan lahan
Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), selesai akhir Juli 2017. KSP menegaskan
proyek strategis ini, harus selesai Juni 2018.
"Ini
proyek strategis nasional dan harus jalan karena bermanfaat bagi
masyarakat Lampung hingga Aceh. Tidak hanya jalan tol, pembangunan
Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni dan Merak, dan Bandara Radin Inten
II, harus selesai untuk mendukung Asian Games 2018," kata Koordinator
Tim Infrastruktur Kedeputian I KSP, Febry Calvin Tetelepta, pada rapat
di Ruang Rapat Utama Kantor Staf Presiden, Bina Graha, Jakarta, Senin
(10/7/2017).
Rapat
tersebut dilanjutkan di Bandar Lampung pada Rabu (12/7/2017), untuk
memfinalkan kesepakatan itu. Rapat juga memutuskan dari 41 km lahan
perkebunan yang terkena jalan tol, 30 km dinyatakan selesai dan sisanya
diselesaikan Juli ini. Kepala Kanwil ATR/BPN Lampung, Iing Sarkim,
menyatakan optimistis pembebasan lahan selesai, karena masalahnya
tinggal pembayaran.
Dia
menjelaskan lahan milik PT Great Giant Pineapple sepanjang 1,99 km yang
semula tertahan karena menunggu panen, siap dibangun karena sudah panen.
Kemudian, lahan milik PT Bumi Waras 0,55 km yang dipakai untuk
pengolahan limbah juga dapat dibebaskan. Gunamarwan yang mewakili PT
Gunung Madu Plantation mengatakan lahan milik PT Bumi Madu Mandiri 1,4
km, siap dibebaskan.
Pembebasan
lahan Terbanggi Besar-Pematang Panggang, menurut Asisten II Sekdaprov
Lampung, Adeham mendesak dilakukan mengingat progres pembangunan JTTS di
ruas ini belum secepat di ruas Bakauheni-Terbanggi. Pemerintah Provinsi
Lampung membagi tiga penetapan lokasi (penlok) yang melewati Lampung
Tengah, Tulangbawang Barat, Tulangbawang, dan Mesuji. "Panjang tiga
penlok itu 112,2 km dan ada 716 bidang terverifikasi," kata Adeham.
Pemerintah
Provinsi Lampung melalui Tim Percepatan Pembangunan JTTS, mengapresiasi
komitmen perusahaan tersebut dan meminta tidak ada lagi kendala di
lapangan. "Ini adalah rapat tertinggi pembahasan masalah lahan.
Dilakukan terbuka dan transparan. Kami meminta pihak perusahaan ikut
mensosialisasikan kesepakatan ini, agar tidak lagi ada penolakan di
lapangan," kata Adeham.
Upaya
mempertemukan para pihak melalui Kedeputian 1 KSP yang bertugas
mengevaluasi program prioritas nasional dan isu-isu strategis bidang
infrastruktur/energi, menurut Adeham, untuk memperjelas miskomunikasi
yang sering terjadi di lapangan. "Setelah pertemuan ini, tidak ada lagi
saling pingpong dan saling lempar. Hasil rapat ini langsung ke meja
Presiden," kata Adeham. (Humas Prov)